Komisi II DPR mengharapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat terlaksana secara nasional pada tahun 2012. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap saat Kunker Komisi II DPR ke Maluku Utara,(11/4).

         Menurut Chairuman, sesuai amanat UU No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), UU menyebutkan pemerintah harus dapat menyelesaikan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk selama lima tahun sejak disahkannya UU No 23/2006 tersebut.

“Seharusnya sudah dapat terlaksana secara nasional pada tahun 2011, tetapi saya harap paling lambat tahun 2012 sudah selesai semua secara nasional,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Abdul Ghani Kasuba beserta jajarannya yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate (11/4).

Dengan data kependudukan yang akurat secara nasional, kita harapkan tidak ada lagi kesimpangsiuran data mengenai kependudukan. “Kita berharap tidak ada lagi rebut-ribut soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap menjelang pelaksanan Pemilu dan Pemilukada,” Kata Ketua Komisi II DPR ini. Chairuman juga mengungkapkan, data kependudukan penting untuk program jaminan kesehatan, keperluan data imigrasi, kepolisian, pajak dan lain-lain.

Chairuman menjelaskan, Kunjungan Komisi II ke Maluku Utara kali ini dalam rangka evaluasi daerah otonom baru dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah terkait beberapa usulan pembentukan daerah otonom baru, di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan pertanahan, pelayanan publik, dinamika pemilukada, serta tugas-tugas KPUD dan Bawaslu Daerah dalam menyelenggarakan pemilukada.

 Pemindahan Ibukota Maluku Utara
              Terkait pemindahan ibukota provinsi dari Ternate ke Sofifi di pulau Halmahera, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Abdul Ghani Kasuba mengatakan, perpindahan ibukota provinsi ke Sofifi adalah suatu keniscayaan yang membutuhkan keberanian dan tekad pemerintah dan masyarakat, mengingat pulau Ternate yang luas kelilingnya hanya sekitar 40 km, saat ini sudah tidak mampu lagi menampung beban sebagai ibukota provinsi.

“Sebagai kota perdagangan dan pariwisata, Ternate sudah sangat padat. Kota Ternate terkenal sebagai kota perdagangan sejak ratusan tahun lalu,” ujarnya.

Abdul Ghani mengatakan Sofifi saat ini hanya sebuah kota kecamatan yang masih sangat terbatas sarana pendukungnya. Abdul Ghani mengharapkan dukungan Komisi II DPR RI tentang usulan pembentukan Sofifi sebagai Kota yang otonom.

Sekda Prov. Maluku Utara Muhadjir Albar menambahkan, pembentukan Sofifi sebagai daerah otonom baru akan berdampak positif kepada masyarakat dalam menunjang kemandirian masyarakat, menekan laju kemiskinan, dan pengangguran di daerah.

“Pemekaran itu memberi kontribusi cukup besar dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk di antaranya bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan,” kata mantan Sekda Halmahera Barat ini menjelaskan.

Terkait evaluasi daerah otonom baru, Muhadjir Albar mengatakan Maluku Utara mendapat predikat positif, karena sejumlah daerah otonom baru hasil pemekaran berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.    

Anggota Komisi II DPR, Hermanto (PKS) mengatakan, pemekaran sudah ada pedoman dalam UU, apakah daerah-daerah itu sudah memenuhi syarat yang diatur UU. “Pemda agar memenuhi syarat itu, DPR hanya melanjutkan aspirasi sepanjang syarat-syaratnya sudah dipenuhi,"terangnya. 

Terkait usulan daerah otonomi baru, Ketua Tim Komisi II DPR, Chairuman Harahap mengatakan, aspirasi dan berbagai informasi yang didapat akan dibahas pada masa sidang berikutnya. “Harapan masyarakat tentu juga menjadi harapan anggota DPR, tentu kita juga akan melihat bagaimana posisinya, keuangannya, kemampuan daerah untuk berkembang. Kita juga harus meneliti syarat-syarat materiil dan administrasi. Tujuannya dari itu semua adalah bagaimana kita bisa memudahkan pelayanan kepada publik, memajukan ekonomi rakyat, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat kita,” jelasnya. (Ry.Tvp)